Terhubung dengan kami

Pakistan

Seminar tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jammu & Kashmir yang Diduduki Secara Ilegal India diadakan di Brussel untuk menandai “Youm-e-Istehsal Kashmir”

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Kedutaan Besar Pakistan Brussel menyelenggarakan Seminar pada malam Youm-e-Istehsal (Hari eksploitasi) Kashmir untuk menyatakan dukungan tegasnya kepada orang-orang Jammu dan Kashmir yang Diduduki Secara Ilegal India (IIOJ&K).

Seminar yang digelar dalam format hybrid ini bertujuan menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah India di IIOJ&K khususnya pasca aksi 5 Agustus 2019 untuk mengubah status yang bertentangan dengan komitmen internasional.

Mantan Anggota Parlemen Eropa Mr Phil Bennion, Ketua Institut Hubungan Internasional Kashmir Mr Altaf Hussain Wani, Mantan Presiden Kamar Dagang & Industri Kashmir Dr Mubeen Shah dan Ketua Dewan Kashmir Uni Eropa Mr Ali Raza Syed menyatakan pandangan mereka berfokus pada pelanggaran berat oleh pasukan India atas hak kebebasan, kesehatan, pendidikan, ekspresi, berkumpul dan kebebasan beragama.

Sambil menyoroti situasi hak asasi manusia yang parah di IIOJ&K, para panelis meminta India untuk menghentikan kekejaman terhadap warga Kashmir yang tidak bersalah yang menderita di bawah pendudukan ilegalnya selama lebih dari tujuh dekade terakhir. Mereka menyebut tindakan India sejak 05 Agustus 2019, ilegal dan melanggar hukum internasional, dan menuntut pencabutan tanpa syarat.

Duta Besar Pakistan untuk Uni Eropa, Belgia dan Luksemburg, Ms. Amna Baloch

Dalam sambutannya, Duta Besar Pakistan untuk Uni Eropa, Belgia dan Luksemburg, Ms. Amna Baloch memberi tahu hadirin tentang kekejaman yang terus dilakukan oleh pasukan keamanan India, terutama setelah secara ilegal mencabut status khusus IIOJ&K pada 5 Agustus 2019. Dia menggarisbawahi bahwa lebih dari 900,000 pasukan pendudukan India mengubah IIOJK menjadi penjara terbuka terbesar di dunia dan zona paling militer di dunia, yang memerlukan intervensi dari komunitas internasional terutama PBB dan Uni Eropa.

Duta Besar menegaskan kembali dukungan politik, diplomatik, dan moral Pakistan untuk tujuan penentuan nasib sendiri yang adil bagi rakyat Kashmir sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan media, Cendekiawan, diaspora Pakistan dan Kashmir.

iklan

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.

Tren